BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merupakan lembaga desa yaitu sebagai lembaga legislatif desa yang memiliki mandat untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan mengawasi pemerintahan desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab V Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bagian ketujuh, Pasal 55 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai beberapa fungsi yaitu:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Kemudian terkait keanggotaan pada Pasal 56 dijelaskan bahwa:

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 61 Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
3. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.